oleh

Reses, Waka I DPRD-P Bengkulu Samsu Amanah, S.Sos, Akan Perjuangkan Aspirasi Warga

Bengkulu Selatan | harianmediator.com – Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Hal itu disampaikan Samsu Amanah, S.Sos Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dapil Bengkulu Selatan dan Kaur saat reses di Desa Ketaping Kecamatan Manna Bengkulu Selatan. Kamis (4/3/2021)

Dalam sambutanya, Politisi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Samsu Amanah, S.Sos mengatakan, masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung, yang mana masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. Sementara masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD Provinsi menjumpai konstituen di Daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing dalam rangka menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

banner 728x250

Saat ditemui awak media se usai melaksanakan reses, Orang yang sekarang menduduki kursi nomor 2 DPRD Provinsi Bengkulu itu mengatakan, semua usulan yang disampaikan ini akan menjadi usulan Prioritas.Tinggal nanti usulan tersebut kita Kelompokan, mana saja usulan yang masuk ruang lingkup Kabupaten, mana yang masuk ruang lingkip Provinsi, begitu pula yang masuk ruang lingkup Pusat.

“Kita lihat nanti, seperti ada usulan Pembangunan Pelabuhan Nelayan, usulan ini Sekalanya besar sekali tentu ini akan kita usulkan ke APBN atau Pusat, ada juga usulan Pembangunan Rehab Bendungan atau penampung Air Sawah kemungkinan ini akan kita masukan ke Dana Provinsi,” ungkap Samsu Amanah, S.Sos.

Menurutnya, sebagai Wakil Rakyat dirinya sebisa mungkin dan akan berusaha untuk mengakomodir seluruh aspirasi atau usulan dari masyarakat.

“Untuk kebutuhan anggaranya nanti akan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada, perlu kita ketahui untuk rese tahun 2021 ini untuk target tahun 2022,” jelasnya

Mengenai usulan Penyetaraan Paud dengan TK Samsu Amanah, S.sos menjelaskan, usulan Guru Paud yang menginginkan Paud disetarakan dengan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) hal itu merupakan kewenangan Kementrian Pendidikan. Tetapi kita harus pahami dulu bahwa Dikementrian Pendidikan saat ini terkendala akibat adanya wabah Covid-19.

“Tetapi saya yakin kalau Pandemi Covid-19 ini sudah selesai, semuanya akan normal kembali dan akan kita usulkan kembali PAUD untuk disetarakan dengan TK, untuk usulan Pembangunan Gedungnya, ini akan dilihat dari sisi binaan dan kewenangan, sebab Pendidikan Anak Usia Dini ada yang binaan Kabupaten dan binaan Provinsi” ungkap Samsu Amanah, S.Sos.

“Kalau PAUD tersebut binaan Kabupaten maka kewenangannya di Kabupaten, tetapi kalau kewenangannya di Provinsi dan binaan Provinsi kita akan usulkan di Provinsi,” jelas Politikus Partai Golkar.(ja)

banner 728x250