Bengkulu Selatan | harianmediator.com – Bertempat di Aula Kantor Camata Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Camat Manna Turman, SE di dampingi Tenaga Ahli Kabupaten Bidan Pemberdayaan masyarakat Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan jajarannya menggelar rakor bersama Forum Komunikasi BPD dan Kepala Desa se Kecamatan Manna. Rabu (3/020/2021).
Rakor dilaksanakan dalam rangka untuk membahas tentang Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 tentang kenaikan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pada kesempatan itu Camata Manna Turman, SE dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Perbup tersebut besaran tunjangan BPD naik sebesar Rp. 750.000. Setelah dilakukan pengkajian melalui perhitungan sistem keuangan Desa maka di setiap Desa mengalami Defisit anggaran.
“Dengan adanya pemasalahan ini, saya minta kepada Pendamping Desa dari Kabupaten untuk membantu mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalah ini agar tidak terjadi permasalah hukum di kemudian hari,” ungkap camat
Menurut Camat, kalau kita penuhi 100 persen kenaikan tunjangan BPD ini maka kita akan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak, seperti honor Linmas, pengurus Rumah Ibadah dan lain sebagainya.
Dalam persoalan ini Camat meminta kepada FKBPD dan Kepala Desa beserta perangkatnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang baik yang bisa di terima oleh semua pihak yang berkepentingan.
“Singkirkan ego masing-masing dan bermusyawarah dengan bijak dan tidak menyalahi aturan,” ungkap Camat
Menyikapai BPD yang enggan tanda tangan APBDes, Camat meminta hal itu jangan sampai terjadi karena akan mengorbankan masyrakat di Desa. oleh sebab itu saya minta kepada seluruh pihak yang berkepentingan di Desa untuk bermusyawarah dalam mengambil kebijakan, jangan sampai kebijakan yang di ambil menjadi permasalahan baru di kemudian hari. Laksankan keputusan itu sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh Pemerintah.(ja)
