Bengkulu Selatan | harianmediator.com – Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (R-APBdesa) tahun anggaran 2021. Selasa (23/2/2021).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa setempat di hadiri oleh, Pjs. Kepala Desa Mela’o Susdi Herdjo, Ketua BPD Desa Mela’o Nurma Nengsih beserta seluruh anggota dan hadir juga seluruh jajaran Pemerintah Desa.
Pjs. Kepala Desa Mela’o Susdi Herdjo mengatakan, pembahasan R-APBDesa merupakan bagian dari transparansi dalam melaksanakan Pengelolaan anggaran. Jadi sebelum ditetapkan dan disahkan harus di bahas dulu, tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan yang sudah di sepakti dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) masuk dalam APBDesa.
“Jangan sampai kegiatan yang tercantum dalam APBDesa tidak sesuai dengan yang sudah diprioritaskan dalam RKPdesa,” ungkap Susdi
Susdi mengajak BPD dan Perangkat Desa dalam menetapkan APBDesa untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Sebab prioritas penggunaan Dan Desa tahun 2021 sala satunya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Terkait masalah kenaikan tunjangan BPD sampai saat ini belum ada kesepakatan dirinya mengungkapkan, Pemerintah Desa tidak keberatan untuk kenaikan tunjangan BPD, namun yang jadi persoalannya itu kurangnya anggaran untuk mendukung kenaikan tunjangan BPD. Sebab kenaikan tunjangan BPD komposisinya berada di 30 persen dari total APBDesa.
Susdi berharap ada solusi lain dalam mengatasi persoalan kenaikan tunjangan BPD yang tidak menyalahi aturan.
Dikatakan Susdi, dilihat dari Penerimaan Desa tahun 2021 rasanya sulit untuk menunjang kenaikan tunjangan BPD 100 persen, tetapi dirinya masih membuka dialog dengan BPD untuk mencari solusi lain untuk menunjang kenaikan tunjangan BPD.(ja)
