Bengkulu | harianmediator.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM RI) menggelar sosialisasi alokasi belanja pemerintah untuk produk UMKM secara virtual, Jumat (5/3).
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberitahukan serta meminta masukan terkait rencana UMKM menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Sosialisasi ini diibuka Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM RI, yang diikuti Korsupgah KPK RI, LKPP RI, Sekretaris Kementerian dan Lembaga serta diikuti juga Sekretaris Daerah dan Dinas UMKM se- Indonesia.
Dalam keterangannya, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM RI, Hanung Harimba Rachman menjelaskan, alokasi belanja kementerian/lembaga, BUMD dan Pemda untuk produk UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
“Serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” sebutnya.
Dimana, jelas Hanung, pada Pasal 4 Perpres terbaru itu disebutkan, pengadaan barang/jasa bertujuan salah satunya untuk meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
Namun, lanjutnya, ada beberapa kendala bagi UMKM untuk ‘naik kelas’ diantaranya, kualitas produk UMKM yang belum memenuhi standarisasi produk.
Selain itu, UMKM belum menguasai pengoperasian aplikasi pengadaan dan mitra ‘market place’ yang masih terbatas.
“Untuk itu, perlu kurasi produk kemudian pendampingan sertifikasi produk. Onboarding pendampingan UMKM untuk terdaftar sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah dalam laman LPSE dan PaDi,” jelasnya.
Disisi lain, mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani mengatakan, Pemprov Bengkulu siap untuk membina dan mendampingi UMKM Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kualitas UMKM agar dapat menjadi mitra pemerintah dalam hal penyediaan barang dan jasa.
“Memang kita masih perlu persiapan, karena adanya beberapa kendala, namun Pemprov Bengkulu siap untuk menjadikan UMKM kita menjadi mitra pemerintah dibidang barang dan jasa, sehingga nantinya dapat mensejahterakan masyarakat Bengkulu khususnya para pelaku UMKM,” sebut Yuliswani yang pernah menjabat Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu ini, saat usai mengikuti sosialisasi secara virtual, di ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu.(ja)
